Friday, July 31, 2015

Bayi Palestina Terbunuh Diserang Ekstrimis Yahudi





Pelaku yang diduga ekstrimis Yahudi membakar satu rumah milik warga Palestina di Tepi Barat pada Jumat, sehingga menewaskan bayi 18 bulan dan melukai anggota keluarga lainnya.



Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung menanggapi dengan menyebut serangan itu sebagai terorisme.



Rumah di desa bernama Duma, dekat kota Nablus, itu dibakar pada dini hari saat anggota keluarga tengah tidur. Satu grafiti dalam bahasa Ibrani yang tertulis di tembok luar berbunyi pembalasan.



Kedua orangtua sang bayi dan kakaknya yang baru berusia empat tahun sama-sama terluka parah. Mereka diangkut menggunakan helikopter untuk menjalani perawatan di rumah sakit Israel.



Insiden itu serangan terburuk ekstrimis Israel sejak peristiwa pembakaran hidup-hidup seorang pemuda Palestina di Yerusalem satu tahun lalu. Para pelaku saat itu hendak membalas penculikan terhadap tiga pemuda Israel di Tepi Barat.



Ibrahim Dawabsheh, seorang saksi, mengatakan dia mendengar orang berteriak meminta tolong dari tempat kejadian perkara.



"Kami menemukan kedua orangtua dalam keadaan terbakar, mereka mengatakan ada satu anak di dalam rumah. Kami membawa anak itu keluar. Lalu sang orangtua kembali mengatakan ada anak lain di dalam. Tapi kami tidak bisa kembali ke ruangan itu karena sudah terbakar," kata Dawabsheh kepada Reuters.



Netanyahu mengaku terkejut. "Ini adalah serangan teroris. Israel bertindak tegas terhadap terorisme, siapa pun yang melakukannya," kata dia.



Sementara itu juru bicara militer Letnan Kolonel Peter Lerner mengatakan bahwa pihaknya tengah menggelar penyelidikan dan menyebut serangan itu sebagai tidak lain aksi terorisme barbar.



Di sisi lain, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menuding Israel sebagai pihak bertanggung jawab.



"Tindakan kriminal seperti ini tidak akan muncul jika pemerintah Israel tidak berkeras membangun pemukiman ilegal dan melindungi mereka yang ada di dalamnya," kata Nabil Abu Rdainah, dalam pernyataan tertulis di kantor berita resmi Palestina, WAFA.



Juru bicara kepolisian Israel, Luba Samri, menjelaskan bahwa pihaknya menduga serangan itu dilakukan kelompok bernama "Price Tag" yang beranggotakan pemukim Yahudi garis keras. Misi mereka membalas setiap kegagalan perluasan pemukiman di daerah Tepi Barat.



Sebelumnya pada Rabu, pemerintah Israel merubuhkan dua bangunan ilegal di pemukiman Yahudi Beit El, Ramallah, dan mengusir puluhan lainnya di dekat Nablus. Kebijakan itu memunculkan protes.



Kelompok Price Tag bertanggung jawab terhadap pembakaran sejumlah masjid di Tepi Barat dalam beberapa tahun terakhir.



Meski pemerintah Israel berjanji akan menangkap para anggota Price Tag, hanya beberapa orang yang saat ini berada di balik jeruji penjara.



Palestina saat ini tengah memperjuangkan berdirinya negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Di Tepi Barat, mereka mempunyai kewenangan terbatas di beberapa area, namun hampir 60 persen wilayah tersebut masih berada di bawah kontrol penuh militer Israel.



Pemukiman Israel adalah iligal di bawah hukum internasional karena itu wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel. ANT

Mantan Koruptor Maju Pilkada, Dimana Malunya?





Status boleh saja sebagai mantan atau bekas narapidana (Napi), namun “syahwat” berpolitik sekaligus “libido” untuk menjadi orang nomor satu di daerahnya samasekali tak berkurang.



Setidaknya hal tersebut menimpa diri Jimmy Rimba Rogi , Soemarmo Hadi Saputro mau pun Elly Engelbert Lasut yang sama- sama maju di Pilkada serentak tahun 2015 ini.



Jimmy Rimba Rogi alias Imba, yang pernah menjabat sebagai Walikota Manado periode 2005-2010, tahun 2006 terjerat perkara korupsi APBD Kota Manado senilai Rp 64 miliar.



Meski sempat mengeram di bui cukup lama, namun, oleh beberapa partai, ia dianggap memiliki elektabilitas tinggi hingga layak dijadikan calon kepala daerah yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.



Adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura yang bakal mengusung Imba di perhelatan Pilkada. Berpasangan dengan Boby Daud, para petinggi partai pengusungnya memiliki dalih tersendiri atas keberadaan sosok mantan Napi ini.



Sekretaris Jendral (Sekjen) PAN Eddy Suparno menyebut alas an PAN mendukung Imba karena yang bersangkutan menegaskan telah “kapok” serta berjanji tak akan mengulanginya.



Di Kota Semarang, Jawa Tengah, juga terdapat mantan napi kasus korupsi. Ya, namanya Soemarmo Hadi Saputro, sebelumnya merupakan Walikota Semarang periode 2010-2015. Celakanya, baru menjabat sekitar dua tahun, ia tersandung kasus korupsi berupa suap APBD tahun 2012. Memperoleh vonis di Pengadilan Tipikor 1,5 tahun penjara, belakangan di tingkat kasasi hukumannya ditambah menjadi 3 tahun.



Usai menjalani hukumannya, sebenarnya Soemarmo sudah mengubur dalam- dalam “syahwat” berpolitiknya. Sayang, mendadak MK mengeluarkan keputusan yang membuat “libido” politiknya kembali bergolak.



Partai Tak permasalahkan



"Ada dua syarat penting calon tersebut layak didukung. Mantan napi itu diterima masyarakat dan bagus kapabilitasnya," ujar Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Jakarta, Selasa (28/7/2015).



NasDem, kata Paloh, berpikiran moderat dan tidak mempermasalahkan jika ada calon bekas terpidana korupsi maju dalam Pilkada.



Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Limapuluh Kota Darman Sahladi mengatakan bahwa partainya tak mempermasalahkan latar belakang calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi.



Menurut dia, hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana mendaftar ke KPU sebagai calon kepala daerah.



"Sudah ada keputusannya, jadi enggak masalah," ujarnya, Kamis, 30 Juli 2015.



Partai Demokrat mengusung mantan narapidana Azwar Chesputra sebagai calon Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Azwar pernah menjadi terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada pemilihan kepala daerah tahun ini, Azwar diusung Partai Golkar, PKS, Demokrat, Hanura, dan PBB.



Darman mengatakan partainya lebih mempertimbangkan latar belakang Azwar sebagai mantan anggota DPR RI ketimbang latar belakangnya sebagai mantan narapidana dalam pilkada kali ini.



Senada dengan Darman, Ketua DPC PKS Kabupaten Limapuluh Kota Wardi Munir juga tak mempermasalahkan persoalan hukum yang pernah menjerat Azwar. PKS, menurut dia, pernah memiliki masalah yang sama.



"Kita punya masa lalu. Saat persoalan sudah selesai, kita harus berbaik sangka. Kita menghargai orang yang telah tobat," ucapnya.



Kurang Etika



Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengungkapkan, keikutsertaan mantan terpidana korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah berdampak kurang baik bagi calon tersebut. Menurutnya, calon kepala daerah yang pernah memiliki catatan hitam dalam hukum, termasuk melakukan korupsi, akan diragukan integritasnya oleh masyarakat.



"Dampaknya, tampilnya pejabat publik yang diragukan dapat melaksanakan amanah dengan baik. Mudah diserang, kurang dipercaya, dan seterusnya," ujar Zulkarnain, Kamis (30/7/2015).



Masyarakat, lanjutnya, dapat menilai kepatutan seorang calon kepala daerah berdasarkan integritas yang bersangkutan. Meski begitu, peraturan KPU tidak melarang partisipasi mantan terpidana. Begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan terpidana mengikuti Pilkada.



"Hal itu karena ketaatan hukum yang hanya legal formal, belum disertai integritas yang baik didasarkan etika, kepatutan dan kewajaran, baik partai, calon dan masyarakat," katanya.



Mantan Koruptor Optimistis Menang



Jimmy Rimba Rogi yang diusung Partai Golkar, PAN dan PPP, sebagai calon Wali Kota Manado yakin bakal menang pada pilkada 9 Desember 2015 nanti. Sementara, calon Gubernur Sulut, Elly Engelbert Lasut (Golkar, PKS, Hanura dan PKPI) dan Vonny Anneke Panambunan (PKB dan PKPI) sebagai calon Bupati Minahasa Utara (Minut).



"Saya optimistis 100 persen akan meraih kemenangan pada Pilkada Gubernur Sulut nanti. Dan saya masih banyak pendukung militan," ujar Elly Lasut yang berpasangan dengan David Bobiboe.



Elly merupakan mantan Bupati Talaud. Pada tahun 2011 divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manado, karena bersalah dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2006-2008, dan sempat ditahan LP Sukamiskin, Jawa Barat.



Sementara Jimmy Rimba Rogi tak banyak berkomentar terkait dirinya sebagai mantan napi. Meski begitu, saat pendaftaran lalu di KPU Manado sebagai calon walikota dari Partai Golkar, PAN dan PPP berpasangan dengan Boby Daud dia meyakini mampu meraih suara terbanyak.



"Pendukung saya masih cukup loyal. Lihat saja saat pendaftaran lalu, cukup banyak massa yang mengantar saya dan Boby Daud," katanya.



Jimmy yang juga mantan Wali Kota Manado sempat divonis lima tahun penjara karena melakukan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Manado sepanjang tahun 2006-2007. Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 68,837 miliar.



Diolah dari berbagai sumber

Mahfud MD: Bisa Bubar Negeri Ini!





Secara ideologis dan idealisme, Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai falsafah dan landasan berbangsa dan bernegara, tak ada masalah. Namun, dalam perjalanannya sudah keluar dan menyimpang, sehingga arah pembangunan bangsa tidak jelas.



Demikian dikemukakan Koordinator Presedium Nasional KAHMI Mahfud MD dalam acara silaturahim Majelis Nasional KAHMI “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Persatuan dan Kesatuan serta Meneguhkan NKRI” di Gedung MPR RI Jakarta, Kamis (30/7) malam.



“Kita kehilangan disorientasi, lalu ini bias melahirkan ketidakpercayaan (distrust) yang kuat pada pemerintah. Kalau ini dibiarkan, maka akan melahirkan pemahaman berbangsa dan bernegara yang sempit, pragmatis dan ini yang akan mengantarkan pada desintegrasi bangsa,” kata mantan Ketua MK Mahfud MD itu



Menurut Mahfud, saat ini bangsa Indonesia wajib mengembalikan fitrahnya hingga sejalan dengan ideologi dan idealisme bangsa ini.



"Tapi dalam perjalanannya Indonesia saat ini keluar dari fitrahnya. Banyak terorisme. Kalau situasi ini tidak juga menemukan arah yang jelas, ini sangat mengerikan," kata Mahfud MD, saat memberikan sambutan dalam Silaturahim Idul Fitri Majelis Nasional Kahmi, di Gedung Nusantara IV, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (30/9).



Mahfud menilai, situasi bangsa yang tidak tentu arah ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bila terus dibiarkan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan berlanjut kepada pembangkangan sipil yang muaranya disintegrasi.



"Karena belum disintegrasi, mari kembali ke fitrah. Jangan iya iya saja kembali ke fitrah, tapi yang dijalankan ada kepentingan tertentu dan itu disembunyikan, bisa bubar negeri ini," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dokumen Pembelian Pesawat Pertama RI Ada di “100 Tahun Museum Aceh”





Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) akan memamerkan koleksi langka berupa dokumen-dokumen bersejarah pada acara peringatan 100 tahun Museum Aceh, 30 Juli sampai 4 Agustus 2015 di Banda Aceh.



"Pertimbangan memamerkannya karena koleksi ini langka dan jarang ditemukan di perpustakaan pada umumnya. Acara ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses dokumen-dokumen ini," kata Direktur PDIA, Zunaimar, di Banda Aceh, Rabu (29/7/2015).



Ia menjelaskan, koleksi yang akan dipamerkan itu berupa karya rekam seperti koleksi foto, sedangkan koleksi karya cetak berupa buku, monograf dan terbitan berkala sejak masa Kesultanan Aceh, masa kolonial Belanda, masa pergerakan kemerdekaan hingga awal kemerdekaan.



Ia mengatakan diantara koleksi yang dipamerkan adalah surat Prince Maurits (surat emas) kepada Sultan Aceh, dokumen pembelian pesawat Indonesia pertama hasil sumbangan rakyat Aceh, Dakota RI-001, foto-foto tokoh, tempat dan peristiwa bersejarah Aceh masa lalu.



Dokumen-dokumen yang dipamerkan nantinya juga memuat berbagai peristiwa bersejarah penting di provinsi ujung paling barat Indonesia itu diantaranya kejadian perebutan senjata Jepang pada masa pergerakan kemerdekaan yang terjadi di beberapa lokasi di Aceh, sejarah pembentukan TNI di Aceh dan sejarah singkat Kodam I Iskandar Muda.



Dokumen eksklusif lain yang dipamerkan adalah terbitan berkala dalam bentuk kliping surat kabar dari tahun 1969 hingga 1980. Selain memuat fakta-fakta penting tentang sejarah Aceh, kumpulan kliping tersebut juga menampilkan tulisan para pelaku sejarah seperti Ali Hasjmy, T.A. Talsya, Tjutje dan yang lainnya.



Zunaimar berharap agar koleksi yang dipamerkan dapat menjadi sarana edukasi bagi pengunjung pameran nasional ini dan menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air.



"Kami berharap agar generasi sekarang mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh generasi masa lalu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Maka penting bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan menguatkan jati diri bangsa," katanya. (Antara/Az)

Fenomena Calon Tunggal Pilkada, Mahar Capai Rp25 Miliar





Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengungkap bahwa munculnya fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 terjadi karena perilaku dari partai politik.



“Ini terjadi karena perilaku DPP partai. Dosanya DPP membuat undang-undang yang mengunci calon perseorangan. Syarat dibikin berat, nambah 3 persen sehingga kemudian calon perseorangan jadi mundur,” ujar Putu, Jumat (31/7) malam.



Selain itu, DPP partai politik kata Putu, juga diduga mematok harga mahar yang sangat mahal untuk setiap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan diusung.



“Dulu zaman saya (2007-2012), satu kursi Rp100 juta- Rp200 juta masih bisa masuk, sekarang rata-rata Rp1 miliar itu maharnya. Malah kalau disatukan lima kursi, ketika kursi ini sangat menentukan ditawar Rp15 miliar,” ujarnya.



Meski menyebut kemungkinan fenomena calon tunggal antara lain disebabkan mahar yang sangat tinggi, penyebab lain adalah tetap saja karena kekosongan hukum yang ada.



“Harusnya menurut saya level ini di level undang-undang, seperti Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Ada dua opsi agar teman-teman di KPU tidak kelabakan,” ujarnya.



Saat ditanya apakah benar pasangan bakal calon yang diusung partai politik rata-rata membayar mahar dalam pilkada, Putu membuka peluang tersebut.



“Iya (membayar mahar). Makanya jangan heran kalau besok banyak bupati yang masuk penjara. Karena perilaku elitenya di Jakarta. Itu sebabnya bakal calon berpikir, dari pada mereka habis uang untuk bayar mahar dan belum tentu menang, ya mending enggak usah nyalon,” ujarnya.



JPNN

ISIS Buka Pusat Perbelanjaan Cinderamata di Mosul [FOTO]





ISIS membuka toko buah tangan atau cenderamata di Mosul, Irak, yang mereka klaim sebagai ibukota kedua. Pembukaan toko cenderamata ini oleh para pengamat dipandang sebagai cara ISIS membentuk diri sebagai sebuah negara.



Seperti diberitakan RT News pekan ini, foto-foto toko di dalam souvenir tersebut diunggah oleh akun Twitter @Terror_Monitor.



Dalam foto-foto tersebut, terlihat toko-toko yang penuh dengan barang-barang berbau ISIS. Mulai dari bendera, topi hingga kaos yang disablon dengan logo ISIS.









Ada juga pakaian militer seperti jaket loreng, tas dan sepatu boot.



Dijual juga dalam toko tersebut senapan Kalashnikov, berbagai aksesoris senjata dan pisau seperti yang digunakan dalam beberapa video eksekusi sandera.



Pengamat mengatakan, toko ini adalah bukti bahwa ISIS mulai menjalankan fungsi kota, salah satunya untuk menyambut para pendatang atau wisatawan.



Mosul sendiri telah diklaim ISIS sebagai pusat ISIS di Irak mereka setelah direbut musim panas 2014. Kelompok ini diketahui memiliki pundi uang yang sangat banyak, hasil rampasan perang dan penjualan minyak ilegal.



ISIS Menbangun Negara



Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan Negara Islam, pengganti ama ISIS, tahun lalu. Tidak asal klaim, ISIS menggerakkan birokrasi dan pelayanan publik yang menjadi salah satu fungsi negara.



Kelompok ini juga telah membuat kartu identitas warga serta membentuk dana jaminan sosial sendiri untuk membiayai kerusakan yang diakibatkan oleh perang.



Penggantian oleh negara dilakukan mulai dari kendaraan militan yang rusak akibat tertembak atau rumah warga yang hancur karena serangan udara koalisi Amerika. Dengan cara ini, ISIS berhasil mengambil hati warga setepmpat.



"Satu hal yang berulang kali saya dengar dari pengungsi Suriah bahwa ISIS bergerak cepat mengembalikan fungsi pelayanan publik dan memberikan kompensasi bagi warga sipil yang propertinya hancur karena serangan udara koalisi," kata Mara Revkin, mahasiswa yang tengah mengambil gelar master di Yale University, Amerika Serikat.



"Ada persepsi di wilayah yang diperebutkan di Suriah bahwa serangan udara koalisi lebih merusak kehidupan warga sipil ketimbang ISIS," lanjut dia.



Belakangan ISIS mengungkapkan rencana membuat mata uang sendiri, yaitu dinar yang berupa koin emas dan dirham dari perak. ISIS juga diuntungkan dengan banyaknya bekas anggota Partai Baath pimpinan Saddam Hussein yang berada di pihaknya, yang memiliki keahlian mumpuni dalam pemerintahan dan militer.



"Kelompok ini benar-benar membangun negara, memperluas wilayah mereka, tidak hanya simbolis," kata Andrew March, professor ilmu politik di Yale.



Selain itu, ISIS juga diduga memiliki pemasukan hingga US$100 juta dari penyelundupan minyak melalui Turki atau Irak untuk membiayai pemerintahan mereka.



"ISIS membangun sebuah kekaisaran, yang berfungsi sebagai negara dan perusahaan: menjual minyak, menyelundupkan benda seni berharga sembari membangun militer yang tangguh," kata pengamat politik Timur Tengah Catherine Shakdam.

Salah Satu dari WNI yang Ditangkap di Mekah Mengaku Imam Mahdi





Sebanyak 11 warga negara Indonesia ditangkap di Mekkah karena dianggap melakukan ibadah sesat di depan Ka'bah. Pemimpin kelompok ini bahkan dilarikan ke rumah sakit jiwa karena mengaku sebagai Imam Mahdi.



Laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jumat (31/7), menyebutkan bahwa mereka mendapat laporan pada Selasa (28/7) bahwa ke-11 orang tersebut, dua di antaranya wanita, ditahan setelah melakukan shalat Idul Fitri pada Sabtu (18/7) di depan Ka'bah, padahal Saudi telah melaksanakannya sehari sebelumnya.



"Pada tanggal 18 Juli mereka melaksanakan ritual shalat Idul Fitri di maqom Ibrahim (kompleks ka'bah) yang didahului dalam formasi lingkaran dengan pemimpin mereka berdiri di tengah lingkaran," ujar laporan Kemlu.



Tindakan mereka tersebut mengganggu jamaah yang sedang tawaf sehingga dilaporkan ke polisi. Kepolisian telah meminta mereka bubar namun ditolak, akhirnya mereka ditangkap.



Pimpinan rombongan tersebut, Zubair Amir Abdullah, 47, dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan setelah mengaku sebagai imam Mahdi.



"Kelompok ini meyakini bahwa Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 18/7, sementara Pemerintah Saudi menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat, 17/7. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa pimpinan mereka adalah Imam Mahdi, yaitu pemimpin umat akhir zaman (menjelang kiamat)," lanjut laporan Kemlu.



Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah yang telah mendapatkan pemberitahuan terkait kasus ini langsung melakukan pendampingan dan dijanjikan akan bertemu pada 30 Juli.



Seorang anggota kelompok tersebut, Rahmat Syawal Lubis, 34, membenarkan kronologi kejadian yang disampaikan polisi.



Berdasarkan hukum Islam yang dianut Arab Saudi, tindakan yang dilakukan para WNI tersebut adalah pelanggaran syariah berat.



"Terkait dengan kelompok ini, keyakinan mereka bahwa pemimpin mereka adalah Imam Mahdi dikhawatirkan akan membuat mereka dijerat dengan pasal riddah, yaitu sesat dan keluar dari ajaran Islam sehingga terancam hukuman berat," lanjut KJRI.



Kasus ini masih dalam tahap investigasi dan belum sampai ke pengadilan sehingga KJRI mengimbau kelompok tersebut agar tidak bersikeras dengan keyakinan mereka, setidaknya di depan polisi atau penyelidik Saudi agar bisa dibebaskan.



"Kejadian jamaah WNI melakukan ritual atau praktek keagamaan yang tidak umum/bertentangan dengan hukum di Saudi sudah beberapa kali terjadi antara lain membawa jimat dan memotong kiswah ka'bah. Beberapa diantaranya dijerat dengan hukum syirik," ujar KJRI. CNN

Sepuluh dari 11 WNI yang Ditangkap di Mekkah akan Dideportasi





Sebelas warga Indonesia yang ditangkap di Mekkah saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh otoritas setempat. Menurut perwakilan Indonesia di Jeddah, sepuluh dari 11 WNI tersebut kemungkinan dapat dideportasi dalam waktu dekat.



Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penyelidik saat ini memisahkan proses penyelidikan antara Zubair Amir Abdullah--pria yang mengaku sebagai Imam Mahdi--dengan sepuluh WNI lainnya yang mengaku sebagai pengikut Imam dan memiliki keyakinan yang sama.



"Yang bersangkutan mengindikasikan akan membantu mendorong agar sepuluh orang ini dapat dideportasi, tetapi menunggu arahan dari pimpinan yang lebih tinggi," ujar Iqbal, Jumat (31/7).



Sejauh ini, Konsulat Jenderal RI di Jeddah terus melakukan pendampingan hukum terhadap 11 WNI yang ditahan ini. Iqbal mengatakan, KJRI telah menjelaskan kepada pihak penyelidik bahwa insiden ini terjadi hanya karena kesalahpahaman.



"KJRI menyampaikan bahwa ini hanya masalah perbedaan ijtihad mengenai 1 Syawal yang juga terjadi di banyak negara Islam," ujar Iqbal.



Maka dari itu, KJRI meminta kepada otoritas Jeddah untuk melepaskan 11 WNI yang ditahan tersebut sehingga pemerintah Indonesia bisa melakukan pembinaan terhadap mereka.



Sebelumnya, 11 WNI dilaporkan melakukan ibadah sesat di maqom Ibrahim (kompleks ka'bah) pada Sabtu (18/7) lalu. Belakangan diketahui bahwa tindakan mereka sebenarnya hanya melakukan ritual salat Idul Fitri dengan formasi lingkaran dan Zubair, selaku pemimpin, berdiri di tengah lingkaran.



Ritual ini kemudian dianggap mengganggu jamaah yang sedang tawaf di sana sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Petugas polisi telah meminta mereka bubar namun mereka menolak, dan akibatnya ditangkap. CNN

Wikileaks: Bahkan AS juga Sadap Pemerintah Jepang





Amerika Serikat memata-matai politisi Jepang, petinggi bank sentral dan perusahaan-perusahaan besar termasuk konglomerat raksasa Mitsubishi, demikian dokumen yang dirilis WikiLeaks, Jumat, dalam pengungkapan terbaru mengenai pengintaian Washington terhadap sekutu-sekutunya.



Penyadapan itu membongkar spionase Badan Keamanan Nasional AS, menyusul dokumen-dokumen lain yang menunjukkan aksi memata-matai sekutunya --termasuk Jerman dan Prancis-- yang menciptakan ketegangan hubungan.



Jepang merupakan salah satu sekutu utama Washington di kawasan Asia Pasifik dan mereka secara teratur melakukan konsultasi mengenai isu-isu pertahanan, ekonomi dan perdagangan.



"Laporan itu menunjukkan dalamnya pemantauan AS terhadap pemerintah Jepang, mengindikasikan bahwa laporan intelijen dikumpulkan dan diproses dari sejumlah kementerian dan kantor-kantor pemerintah Jepang," kata WikiLeaks.



"Dokumen-dokumen itu menunjukkan pengetahuan mendalam mengenai perundingan internal Jepang" terkait isu-isu perdagangan, nuklir, dan kebijakan perubahan iklim, serta hubungan diplomatik Tokyo dan Washington, katanya.



Kelompok itu juga menunjukkan penyadapan mengenai "strategi sensitif perubahan iklim" serta "isi arahan rahasia perdana menteri yang dilakukan di kediaman resmi (Perdana Menteri) Shinzo Abe".



Tidak disebutkan dengan spesifik mengenai penyadapan Abe namun para politisi senior menjadi target, termasuk Menteri Perdagangan Yoichi Miyazawa, sementara gubernur bank sentral Jepang Haruhiko Kuroda juga berada di bawah pemantauan intelijen AS, kata WikiLeaks.



Belum ada tanggapan dari Tokyo terkait laporan ini.



Klaim atas aksi memata-matai para pejabat perdagangan itu muncul di saat sensitif setelah dimulainya pertemuan tingkat tinggi pekan ini di Hawaii, yang bertujuan untuk menuntaskan pembentukan blok besar perdagangan bebas yang mencakup 40 persen perekonomian dunia.



Amerika Serikat, Jepang, dan 10 negara Pasifik lain berharap bisa menyepakati kesepakatan dagang paling ambisius dalam beberapa dasawarsa ini.



Namun, Washington dan Tokyo --yang sejauh ini merupakan ekonomi terbesar dalam negosiasi ini-- berselisih pendapat mengenai akses sektor otomotif dan keinginan Tokyo untuk melindungi produk-produk pertanian dari usulan Rekanan Trans-Pasifik.



Aksi mata-mata itu dilakukan sejak periode pertama pemerintahan Abe yang dimulai pada 2006, kata WikiLeaks. Abe kembali berkuasa pada akhir 2012.



Kelompok pengungkap aib ini mengatakan empat laporan diklasifikasikan sebagai "Sangat Rahasia" sementara satu lagi ditandai untuk menandakan bahwa ia bisa dirilis kepada negara-negara sekutunya Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.



"Dalam dokumen-dokumen ini kami melihat pemerintah Jepang mengkhawatirkan mengenai seberapa banyak atau seberapa sedikit untuk mengatakan kepada AS, untuk mencegahnya merusak usulan perubahan iklim atau hubungan diplomatik," kata pemimpin redaksi WikiLeaks Julian Assange dalam sebuah pernyataan.



"Dan kami sekarang tahu bahwa AS mendengarkan segalanya serta membaca semuanya, dan menyebarkan perundingan para pemimpin Jepang itu ke Australia, Kanada, Selandia Baru dan Inggris," demikian Assange, dilaporkan oleh AFP. ANT

Bendera Aceh Berkibar, “Presiden RI harus Melek!”





Pengibaran bendera berlambang bulan bintang atau yang dikenal dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, menjadi perhatian publik.



Anggota Komisi I DPR RI, Elnino Husein Mohi mengatakan jika pengibaran itu bentuk simbol dari kekecewaan masyarakat Aceh, baik ditujukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat.



“Itu tanda bahwa masih ada orang Aceh yang belum berhasil dipersuasi oleh pemerintah pusat, atau bisa jadi ada orang Aceh yang mengungkapkan perasaan kecewanya kepada pemerintah pusat,” ucap Elnino, di Jakarta, Jumat (31/7).



Politikus Gerindra itu mengatakan, seharusnya pemerintah pusat sensitif dengan kejadian tersebut.



“Presiden RI mesti melek dan concern dengan pertanda-pertanda seperti itu. Harus peka. Jangan keluar lagi istilah ‘i dont think about that’,” tandas dia.



Meski begitu, pengibaran bendera bulan bintang atau yang dikenal dengan bendera gerakan Aceh merdeka (GAM) di Pasie Raya, Aceh Jaya, tidak ada kaitannya dengan peristiwa intoleransi agama di Tolikara, Papua.



“Itu hanya iseng sisa-sisa kombatan GAM yang butuh perhatian dari pemerintah provinsi yang notabene penguasanya adalah dari unsur GAM di masa lalu,” ucap Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (30/7).



“Gejolak di Aceh dari unsur sisa kombatan lebih karena faktor rasa keadilan dan kesejahteraan yang belum mereka rasakan,” tambahnya.



Pemerhati kontra-terorisme ini merasa peristiwa pengibaran bendera di Aceh tak perlu direspon Badan intelijen Negara (BIN).



“Tidak juga, ini persoalan lokal yang muncul dari sekelompok orang karena merasa belum dapat kesejahteraan secara adil dari pemerintah provinsi. Namun, secara politis bila salah penanganan, eskalasinya juga bisa besar dan kemana-mana,” tandasnya.

Thursday, July 30, 2015

MUI: BPJS Haram belum merupakan Fatwa





Keputusan tersebut masih merupakan rekomendasi ijtima ulama yang akan menjadi dasar pembahasan sebelum dikeluarkan fatwa.



Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Jaih Mubarok mengatakan keputusan BPJS haram belum merupakan fatwa. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil ijtima ulama dalam sidang fatwa di Tegal beberapa bulan lalu.



"Fatwa BPJS sendiri belum ada. Ini hanya rekomendasi ijtimak ulama kemarin," ujar Jaih di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2015.



Jaih mengatakan rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan MUI untuk mengeluarkan fatwa. Agar fatwa bisa terbentuk, kata dia, MUI masih perlu melakukan pembahasan lebih mendalam dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).



"Kalau fatwa itu harus ada tasawwur," kata Jaih.



Tasawwur merupakan tanggapan yang disampaikan oleh pihak lain terkait suatu persoalan. Ini dimaksudkan agar fatwa yang keluar nantinya sudah mencakup keseluruhan pandangan serta sudah mencapai kesepakatan bersama.



"BPJS nanti juga akan dihadirkan agar mereka memberikan penjelasan sebenarnya seperti apa pengelolaan program BPJS tersebut," ungkap dia.



Lebih lanjut, jika proses pembahasan melibatkan banyak pihak terkait dinyatakan selesai, maka fatwa dapat dikeluarkan. Fatwa itu nantinya diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan untuk membuat aturan baru.



"Nanti oleh pemerintah akan dibentuk UU yang terkait," kata Jaih.

Jokowi dituding Presiden Terburuk Sepanjang Sejarah RI





Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan Presiden Joko Widod Jokowi adalah presiden terburuk dalam sejarah Indonesia. 



Jokowi menurutnya, telah gagal melaksanakan tugasnya sebagai presiden karena semua yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru membuat kondisi tambah kacau dan berantakan.



“Jokowi jelas bisa dicatat sebagai presiden paling buruk yang pernah dimiliki Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Bukan hanya tidak bisa mencatatkan prestasi, tapi semua yang telah dicapai oleh Indonesia menjadi porak-poranda di eranya. Semua menjadi tambah kacau dan berantakan. Anggaran yang harusnya dimanfaatkan rakyat pun tidak bisa dimanfaatkannya untuk pembangunan,” kata Uchok, kepada media di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (29/7).



Semua sendi kehidupan di era Jokowi ini lanjut Uchok, dicatat oleh rakyat semakin menurun. Mulai dari perekonomian, hukum, politik, dan budaya sosial. Rupiah melorot, padahal tidak ada krisis dan hanya persoalan mismanagement pemerintahan.



Harga semua telah naik yang membebani kehidupan rakyat, politik dan hukum tidak menentu. "Saking banyaknya kemerosotan sampai saya bingung menyebutkannya satu persatu,” ujarnya.



Karena itu, Uchok berharap agar partai politik pendukung Jokowi menyadari hal ini dan tidak berusaha menyalahkan para menterinya yang tidak bisa bekerja dengan baik sebab pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden.



"Sekarang ini seolah diarahkan bahwa kemerosotan ekonomi karena kinerja menteri ekonominya yang tidak becus. Buat saya itu tanggungjawab Jokowi karena dia satu-satunya yang berhak memilih menteri.



Kepada Jokowi, Uchok menyarankan secepat mungkin menyerahkan kembali mandatnya kepada rakyat daripada membuat Indonesia makin terpuruk.



”Harusnya Jokowi segera mengembalikan mandatnya pada rakyat, daripada membuat Indonesia makin terpuruk,” pungkasnya. JPNN

Puing MH370 Malaysia yang Hilang Ditemukan Jauh hingga ke Madagaskar





Para pejabat transportasi Prancis mengatakan pihak berwenang menyelidiki benda yang tampak sebagai potongan pesawat terbang yang ditemukan di pantai La Reunion, Samudra Hindia.



Penemuan itu sontak memunculkan spekulasi bahwa benda itu kemungkinan adalah bagian dari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang tanpa jejak dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014.



Namun para pejabat mengingatkan masih terlalu dini untuk mengaitkan penemuan tersebut dengan MH370.



Benda yang tampak sebagai bagian dari pesawat ditemukan oleh warga yang membersihkan pantai di Pulau La Reunion, wilayah Prancis.



"Benda tertutupi oleh kerang-kerang, jadi sudah berada di air dalam waktu lama," kata seorang saksi mata seperti dikutip kantor berita AFP, Rabu (29/07)



Pejabat Malaysia menyatakan "hampir pasti" potongan pesawat yang baru ditemukan itu berasal dari Boeing 777, namun memperingatkan agar tak terburu mengambil kesimpulan.



Puing sepanjang dua meter itu ditemukan hari Rabu (29/7) di Samudera Hindia di perairan pulau Reunion milik Prancis.



Wakil Menteri Transportasi Malaysia, Abdul Aziz Kaprawi, mengatakan, "hampir bisa dipastikan" bahwa yang ditemukan itu adalah puing Boeing 777.







MH370 adalah satu-satunya pesawat Boeing 777 yang hilang di lautan. Jadi jika puing itu benar Boeing 777, maka dipastikan itu adalah bagian dari MH 370.



Saat lenyap dari radar pada bulan Maret 2014, pesawat itu mengangkut 239 penumpang dan awak.



Para ahli penerbangan yang mempelajari foto-foto puing yang ditemukan mengatakan, memang puing-puing itu mirip dengan flaperon -bagian bergerak dari sayap- Boeing 777.



Lebih dari setahun ini pencarian MH370 yang dipimpin Australia belum menemukan petunjuk mengenai keberadaan pesawat maupun 239 orang yang berada di dalamnya. Sebagian besar penumpang adalah warga negara Cina.



Pencarian dipusatkan di wilayah Samudra Hindia bagian selatan setelah data satelit menunjukkan pesawat Boeing 777 milik maskapai penerbangan Malaysia Airlines tersebut berakhir di sana.



BBC



Mullah Omar Meninggal, Pejuang Taliban Merapat ke Bendera Hitam





Kematian pemimpin tertinggi Taliban Mullah Omar disinyalir akan membawa keuntungan yang cukup besar bagi saingan kelompok tersebut, yakni Daulah Islam (ISIS). 



Hal ini dikarenakan kematian Mullah adalah pukulan telak Taliban, yang mampu melemahkan kelompok tersebut.



Sebaliknya, bagi ISIS yang memang tengah berusaha menguasai Afghanistan dan Pakistan, melemahnya Taliban merupakan kesempatan bagi mereka untuk masuk ke Afghanistan dan Pakistan, serta mulai menjalankan aksi-aksi mereka.



Sejauh ini dilaporkan, sejumlah faksi pejuang Taliban dipenjuru Afghanisnta membelot ke Negara Islam (IS) dan berba'at kepada Abu Bakr al-Baghdadi.



"Munculnya pesan tersebut, terutama jika dikonfirmasi, dapat menyebabkan pukulan berat dengan posisi gerakan Taliban dan secara dramatis memperkuat posisi ISIS di Afghanistan dan di wilayah tersebut pada umumnya,” kata Direktur Pusat Studi Modern Afghanistan, Omar Nessar, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (30/76/2015).



Seperti diberitakan sebelumnya, kabar mengenai kematian Mullah disampaikan oleh otoritas Pakistan, yang kemudian diperkuat oleh pernyataan juru bicara Dinas Keamanan Afghanistan, Abdul Hassib Seddiqi. Mullah diketahui meninggal dua tahun lalu, karena sakit TBC yang dideritanya.



Taliban sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan apapun mengenai laporan kematian pemiminpin tertinggi mereka tersebut.







Sementara itu, menurut Nessar, kabar mengenai kematian Mullah ini sejatinya bisa juga dijadikan momen bagi pemerintah Afghanistan dan Pakistan untuk mengecilkan Taliban. Seperti diketahui, kedua negara itu saat ini masih bergulat untuk mengalahkan Taliban.



"Pada saat ini sepertinya hal itu bisa dilakukan untuk mendiskreditkan gerakan Taliban dan melemahkan posisi mereka. Satu hal lagi adalah, alasan mengenai Taliban belum bergabung dengan ISIS adalah karena sumpah setia mereka kepada Mullah Omar,” sambungnya.



"Sekarang saya akan meminta adanya konfirmasi resmi tentang kematian pemimpin Taliban itu, mengingat bahwa klaim ini datang dari pihak-pihak yang mungkin tertarik dalam pengembangan situasi seperti saat ini," imbuhnya.



Lihat! Video Polisi Brutal AS Tembak Mati Pria Kulit Hitam





Seorang polisi kulit putih kembali menembak mati seorang warga kulit hitam Rabu (29/7/2015).



NBC News mengabarkan, kasus pembunuhan berbau rasial ini, berawal ketika polisi muda bernama Ray Tensing melihat sebuah mobil tanpa plat nomor. Setelah diberhentikan dan diminta SIM-nya, Samuel DuBose, pengemudi kulit hitam, tak mampu menunjukkan surat mengemudinya. Malah di samping tempat duduknya, ditemukan sebuah botol miras.



Karena takut ditahan, Samuel DuBose pun tancap gas bersama mobil bututnya dan dikejar oleh Ray Tensing yang berlari kencang. Setelah menabrak tiang listrik DuBose pun memberhentikan mobilnya di tepi jalan dan bersiap-siap menyerahkan diri.



Namun gerakan itu mencurigakan Ray, sehingga polisi berusia 25 tahun itu melepaskan tembakan tepat mengenai tengkorak kepala DuBose hingga korban tewas tergeletak di dalam mobilnya.



Seluruh kejadian tragis itu terekam oleh kamera kecil yang dikenakan Polisi Ray Tensing. Penggunaan kamera itu mulai diterapkan polisi setelah makin banyak penembakan yang dilakukan polisi kulit putih terhadap warga hitam, dewasa ini.



Audrey DuBose, ibu korban mengimbau kepada seluruh warga hitam Cincinnati agar tidak beraksi keras dan brutal. ''Kami tidak ingin peristiwa 2001 terjadi kembali,'' katanya. ''Bila Tensing minta maaf, kami akan memaafkannya,'' sambungnya ditemani suaminya. Pada 2001, kawasan hitam Over-The-Rhine rusuh setelah seorang polisi kulit putih menembak lelaki hitam tak bersenjata.



Rabu malam, kelompok Black Lives Matter Cincinnati berniat menggelar aksi gerak jalan dan aksi duduk di tangga Pengadilan Hamilton.



''Polisi itu bersalah, dan jika bersalah, maka patut dipersalahkan. Kekerasan tak dapat ditoleransi. Kami siap menghadapi segala kemungkinan,'' kata Jeffrey Blackwell, kepala kepolisian Cincinnati. Sementara itu Ray Tensing ditahan setelah menyerahkan diri Rabu siang. Bila terbukti bersalah, Ray bakal diancam hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup.



Nahloh! Kapolda Papua Juga Dicopot





Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Papua, Irjen Yotje Mende dicopot. Posisi Yotje akan diisi oleh Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Paulus Waterpaw.



Pencopotan itu tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor ST/195/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015.



Ternyata, Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende akan dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas Mabes Polri dalam rangka pensiun. Sedangkan jabatan yang akan ditinggalkan Paulus nantinya diisi oleh Brigjen Pol Royke Lumowa.



Jabatan Royke saat ini adalah salah satu Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Konflik dan Kontigensi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.



Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono membenarkan informasi mutasi kedua Kapolda tersebut. Serah terima jabatan akan dilakukan pada menyusul. Surat telegram Kapolri ini ditandatangani SDM Polri Irjen Sabar Rahardjo.



"Betul, besok sesuai rencana akan ada acara serah terima jabatan mereka di Rupatama, Mabes Polri," ujar Suharsono.



Soal penggantian ini memang banyak diprediksi. Disinyalir mutasi jabatan Kapolda tersebut terkait insiden pembakaran Masjid, di Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015).



Tapi, dalam surat keterangan telegram Kapolri disebutkan kalau penggantian dalam rangka pensiun. Yotjen memang akan pensiun tahun ini dan dia juga tengah melamar Capim KPK.



Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari sumber resmi Mabes Polri.

Bendera Aceh Berkibar Lagi, DPR: Mungkin Rakyat Aceh Kecewa dengan Pemerintah Pusat





Sebanyak 7 bendera Bulan Bintang sempat berkibar di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Bendera bintang bulan berkibar di depan kantor Pos Polisi dan Kantor Camat di Desa Tuwi Kareung, Pasie Raya, Aceh Jaya, Rabu 29 Juli 2015.



Anggota Komisi I DPR RI Elnino Husein Mohi menyesalkan berkibarnya bendera berlambang bulan bintang warna merah yang merupakan bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka).



“Itu tanda bahwa masih ada orang Aceh yang belum berhasil dipersuasi oleh pemerintah pusat,” kata Elnino di Jakarta, Kamis.



Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, kemungkinan lain dari berkibarnya bendera Bulan-Bintang itu karena ketidakpuasan masyarakat Aceh kepada pemerintah.



“Atau bisa jadi ada orang Aceh yang mengungkapkan perasaan kecewanya kepada pemerintah pusat,” katanya.



“Oleh karena itu, pemerintah mesti melek dan concern dengan tanda-tanda seperti itu. Pemerintah harus peka. Jangan keluar lagi istilah 'i dont think about that',” kata Elnino.



Bendera GAM dikibarkan di beberapa titik seperti di kantor Camat Pasie Raya, kantor Pos Polisi Pasie Raya, kantor BPP Kecamatan Pasie Raya, tower Telkom di Desa Lhok Guci, kantor Desa Lhok Guci, SD di Desa Lhok Guci dan di SMP Negeri 1 Pasie Raya, Aceh Jaya.



Terkait Bendera Bulan Bintang itu, pemerintah pusat dengan pemda setempat belum mencapai kata sepakat mengenai peraturan daerah tentang bendera dan lambang Aceh.

Mullah Omar Meninggal Dunia Dua Tahun Lalu





Pemimpin Taliban, Mullah Mohammed Omar, dilaporkan meninggal lebih dari dua tahun yang lalu. Mullah Omar meninggal di sebuah rumah sakit di Pakistan akibat penyakit yang tak diketahui secara pasti



Pemerintah Afghanistan baru mengumumkan pada Rabu (29/7) bahwa pemimpin Taliban Mullah Mohammed Omar telah meninggal dunia sejak April 2013 di Pakistan. Sebelumnya keberadaan dan kondisi Omar menjadi misteri.



Omar tidak terlihat di publik sejak kabur setelah Taliban digulingkan oleh invasi Amerika Serikat tahun 2001. Spekulasi selama bertahun-tahun menyebutkan Omar lumpuh atau meninggal dunia.



"Pemerintah, berdasarkan informasi yang kredibel, mengonfirmasi bahwa Mullah Mohammad Omar, pemimpin Taliban, meninggal dunia pada April 2013 di Pakistan," ujar pernyataan istana kepresidenan Afghanistan, dikutip Reuters.



Juru bicara badan intelijen Afghanistan, Direktorat Keamanan Nasional, Haseeb Sediqi, mengatakan bahwa Omar meninggal dunia di rumah sakit di Karachi, Pakistan, berdasarkan laporan dari sumber yang terpercaya.



Sediqi mengatakan bahwa badan intelijen telah mengetahui Omar sudah meninggal sejak lama dan telah menyampaikan pada parlemen. Dia juga menyebutnya sebanyak tiga kali dalam konferensi pers sebelumnya, namun pemerintah masih meragukannya.



Selama Omar memimpin, Taliban memberikan perlindungan untuk pemimpin Al-Qaidah Osama bin Laden dan menolak menyerahkannya pada Amerika Serikat usai serangan teror 11 September 2001.



Juru bicara Gedung Putih Eric Schultz mengaku belum bisa mengonfimasi kematian Omar. Namun dia mengatakan, pemerintah Barack Obama yakin informasi Afghanistan cukup kredibel.



Berita kematian Omar disebut akan menjadi keuntungan bagi upaya rekonsiliasi Afghanistan dengan Taliban yang digagas Presiden Ashraf Ghani.



Ghani mengaku optimistik dengan perundingan damai tersebut dan "menyerukan seluruh kelompok oposisi bersenjata untuk ambil kesempatan dan bergabung dalam proses perdamaian."



Rumor kematian



Kematian Omar telah lama menjadi rumor di media dan masyakarat Afghanistan. Taliban sendiri pada 2011 telah dua kali membantah Omar meninggal.



Awal tahun ini, Taliban merilis biografi Omar seakan coba menunjukkan bahwa dia masih hidup.



Omar yang merupakan ulama di Afghanistan menciptakan Taliban--yang berarti "pelajar" dalam bahasa Pashto- pada tahun 1990-an setelah Uni Soviet hengkang dari negara itu.



Tujuan Taliban adalah menerapkan hukum Islam dan menghapuskan pengaruh asing di Afghanistan. Omar menjuluki dirinya Amirul Mukiminin, atau pemimpin orang-orang beriman.



Dia adalah pemimpin Afghanistan sejak tahun 1996 dan berakhir pada 2001 saat AS menyerbu dan menggulingkan pemerintahannya setelah Omar menolak menyerahkan Osama bin Laden.



Perlawanan Taliban masih berlangsung hingga saat ini. Sebelumnya pemerintah AS menawarkan hadiah US$10 juta bagi informasi keberadaan Omar.



CNN.COM

Bos BIN: Bendera Aceh Mirip GAM Bukan Masalah





Badan Intelijen Negara menganggap munculnya tujuh bendera berlambang Bulan Bintang dengan warna dasar merah yang berkibar di Aceh bukan masalah besar.



Kepala BIN Sutiyoso meminta masyarakat tak menanggapinya terlalu serius adanya bendera yang mirip dengan milik gerakan kombatan gerilyawan yang dulu pernah heboh di Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka.



Menurut Sutiyoso pemerintah Aceh bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sendiri tanpa melibatkan pemerintah pusat.



"Masalah itu bisa diselesaikan oleh internal pemerintahan di sana," kata Bang Yos, sapaan akrabnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/7).



Meski begitu, Bang Yos tetap mengatakan bahwa kemunculan bendera tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Sayangnya, bekas Gubernur DKI Jakarta itu enggan menanggapi lebih jauh soal itu.



Kemarin, Rabu (29/7), anggota kepolisian dibantu anggota TNI telah menurunkan ketujuh bendera tersebut setelah mendapatkan laporan dari warga. Bendera tersebut memang memiliki kemiripan dengan bendera milik GAM, yaitu lambang bulan sabit dan bintang serta ada kombinasi garis vertikal hitam dan putih di bagian bawahnya.



Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Achmad Daniel Chardin mengatakan bendera tersebut berkibar di dekat kantor polsek dan kodim di wilayah Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya.



“Bendera itu dinaikan malam hari dan pada saat subuh baru diketahui oleh warga,” kata Daniel, Kamis (30/7). “Aparat keamanan langsung menurunkan saat itu,” lanjut Daniel.



Menurut Daniel dikibarkannya bendera tersebut sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk menarik perhatian. “Hanya untuk menarik perhatian saja,” ucap Daniel yang belum mengetahui pelakunya. CNN Indonesia

AS Bebaskan Mata-mata Israel setelah 30 tahun Dibui





Amerika Serikat akan membebaskan mantan analis intelijen Angkatan Laut, Jonathan Pollard, yang telah dipenjara selama 30 tahun karena terbukti bersalah menjadi mata-mata Israel.



Diberitakan Reuters, Selasa (28/7), Pollard akan dibebaskan dengan masa percobaan selama lima tahun pada 21 November mendatang.



Dia belum bisa pergi dari AS selama masa percobaannya belum habis. Diduga dia akan pergi ke Israel setelah mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Israel pada 1995.



Pollard, 60, adalah seorang ahli intelijen yang terbukti bersalah pada tahun 1987 karena menjadi mata-mata Israel dan divonis seumur hidup. Dia dituduh menyerahkan satu koper berisi rahasia negara pada Israel.



Saat ini dia dipenjara di Butner, Carolina Utara.



Pembebasan Pollard disambut gembira pemerintahan Israel. Sebelumnya kasus ini membuat hubungan kedua negara renggang.



Israel selama puluhan tahun selalu mencoba membebaskan Pollard dari penjara AS. Upaya mencari pengampunan juga kerap gagal karena Pollard dianggap sebagai pengkhianat.



Pemerintah AS mengatakan pembebasan Pollard kali ini tidak ada hubungannya dengan kesepakatan nuklir Iran yang diprotes Israel.



Banyak yang mengatakan AS mencoba kembali mengambil hati Israel, salah satunya dengan memberikan bantuan militer pekan lalu.



Israel juga membantah hal tersebut dengan mengatakan pembebasan Pollard tidak akan mengubah sikap mereka terhadap kesepakatan nuklir Iran.



Kasus Pollard memicu perdebatan di Amerika Serikat belakangan ini. Kebanyakan pendukung Pollard mengatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya berlebihan jika dibandingkan dengan jumlah dokumen yang dibocorkan.



Mereka berargumen, ada kasus yang lebih besar saat ini, yaitu pembocoran dokumen AS oleh Julian Assange di WikiLeaks dan pengungkapan penyadapan oleh Edward Snowden.

Jokowi dijadwalkan Bertemu Erdogan





Presiden Turki Tayyip Erdogan sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara sahabat. Setelah mendatangi Republik Rakyat China sebagai negara tujuan pertama, Erdogan akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.



Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan Erdogan akan tiba di Tanah Air pada Kamis (30/7) malam. Kemudian pada Jumat esok, ia dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.



Menurut juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, pertemuan kedua kepala negara ini diperkirakan akan membahas soal penguatan hubungan bilateral, termasuk kerja sama di bidang ekonomi dan budaya.



"Turki adalah mitra strategis Indonesia. Hubungan diplomatik kedua negara sudah berjalan 65 tahun sejak 1950," ujar juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (30/7).



Berdasarkan data Kemlu RI, hubungan perdagangan Indonesia dan Turki pada 2014 tercatat mencapai hampir US$25 miliar. Turki kerap mengimpor karet alam, serat sintetis, kelapa sawit, sepatu dan sandal dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mengimpor tepung terigu dan produk listrik dari Turki.



"Sejauh ini hubungan perdagangan Indonesia dengan Turki mengalami surplus bagi Indonesia, angkanya mencapai US$14 juta," ujar Tata, sapaan akrab Arrmanatha. CNN

Wednesday, July 29, 2015

Lagi! Said Aqil: Islam Indonesia Bukan Islam Arab!






"Islam Indonesia itu bukan Islam Arab, tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai sorban...," - Said Aqil



Dalam pembukaan acara istigasah menyambut Ramadan dan pembukaan munas alim ulama NU di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Juni lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara.



Istilah ini merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara, yang disebutnya dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras.



"Para wali atau ulama leluhur kita berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara berhadapan dengan Majapahit, Sriwijaya, tanpa kekerasan. Menunjukkan Islam itu berperadaban, bermartabat, disiplin, dan bersih penampilannya," kata Said dalam wawancara dengan majalah detik di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (23/6) lalu.



Bukan cuma Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyokong ide ini. Cendekiawan Azyumardi Azra pun menilai model Islam Nusantara dibutuhkan masyarakat dunia saat ini karena ciri khasnya mengedepankan "jalan tengah".



Selain memaparkan pandangannya ihwal Islam Nusantara, Kang Said — begitu ia disapa — memaparkan persiapan Muktamar NU pada Agustus nanti. Ia pun menyatakan kesiapannya memimpin PBNU lagi dan siap bersaing dengan kandidat lain, termasuk adik kandung Gus Dur, KH Salahudin Wahid. Berikut ini petikan perbincangannya.



Bagaimana Anda menyikapi kontroversi wacana Islam Nusantara yang dilontarkan Preside Jokowi?



Islam Nusantara sebenarnya bukan istilah yang harus diperdebatkan. Kita tidak mengada-ada dengan terminologi itu seolah baru. Kami hanya mengingatkan, Islam yang saat sekarang, yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, beradab, dan berbudaya, adalah Islam kita di Nusantara ini.



Kita lihat keadaan umat Islam di Timur Tengah. Perang saudara tidak berkesudahan. Di Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Afganistan, Mesir, Libya.



Karena itu, NU mengangkat simbol Islam Nusantara, artinya Islam atau umat Islam yang berkembang di kawasan Nusantara, yang kita warisi dari para wali atau ulama leluhur kita. Mereka telah berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara, mereka berhadapan dengan Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain. Berhasil mengislamkan bangsa ini tanpa kekerasan, tanpa berdarah-darah, tapi dengan pendekatan budaya akhlakul karimah. Menunjukkan Islam itu beradab, bermartabat, disiplin, dan bersih penampilannya.



Islam Nusantara itu artinya Islam yang tidak menghapus budaya, Islam yang tidak memusuhi tradisi, Islam yang tidak menafikan atau menghilangkan kultur. Islam Nusantara adalah Islam yang mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreativitas manusia atau insaniah.



Islam Nusantara modelnya seperti apa?



Islamnya kuat karena didukung budaya. Budaya menjadi lestari karena dipoles oleh Islam. Kecuali tradisi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, itu jelas kita tolak. Misalnya dalam ritualnya ada hubungan seks bebas. Tapi kirim doa orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1.000 hari kita lestarikan. Kita isi dengan tahlilan, zikir-zikir kepada Allah.



Para Wali (Songo) terkenal jago sekali dalam hal (memadukan budaya dan nilai-nilai Islam). Sunan Kudus melarang orang Kudus menyembelih sapi untuk menghormati perasaan orang Hindu yang baru masuk Islam tapi masih tersinggung melihat sapi disembelih. Sampai sekarang, di Kudus tidak ada soto sapi, yang ada soto kerbau.



Begitu pula kalau masuk masjid atau musala, kakinya harus bersih, caranya bukan ditulis lepas sandal, batas suci. Tidak begitu. Di depan pintu masuk ada air. Jadi orang masuk masjid pasti kakinya nyemplung air. Dakwah model itulah yang kita maksud Islam Nusantara. Menggabungkan antara Islam dan budaya.



Ada preseden Islam yang terbuka dengan budaya?



Seperti dulu juga sahabat (Nabi Muhammad) sangat terbuka terhadap budaya luar. Contohnya kubah masjid. Itu bukan dari Arab, tapi dari Romawi. Setelah Islam menyebar ke Barat, melihat istana, gedung-gedung besar, gereja pakai kubah, maka diambil kubah itu untuk masjid, sehingga tidak banyak tiang di dalamnya.



Begitu pula kalau mau detail ilmu kalam. Islam itu sebenarnya sistem dan metodenya terpengaruh filsafat walaupun isinya adalah dalam rangka mentauhidkan Tuhan. Tapi sistem berpikirnya terpengaruh filsafat Yunani. Itulah Islam yang terbuka.



Islam Indonesia itu bukan Islam Arab, tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai sorban. Tidak. Islam Indonesia adalah Islam khas Indonesia. Hal terpenting adalah substansinya, yaitu berakhlak Islam, beribadah. Gamis, celana, sarung, tidak urusan itu.



Menghargai budaya dan tradisi membuat Islam Nusantara dicap sinkretis….



Kita tidak bisa hanya (berpegang pada) Alquran-hadis saja. Akal pun harus dipakai, yakni ijma dan qiyas. Ahlus Sunnah Waljamaah itu mensinergikan antara Alquran, hadis, dan akal.



Akal itu kalau akalnya orang banyak kolektif namanya ijma atau konsensus. Kalau akalnya sporadis atau satu-satu namanya qiyas. Alquran-hadis sebagai dasarnya. Semua ilmu pengetahuan dalam Islam adalah kreativitas manusia. Nabi Muhammad tidak mengajarkan ilmu. Tetapi, supaya ibadah kita atau berislamnya seperti Nabi Muhammad, kita harus dengan ilmu.



Baca Alquran seperti Nabi, harus dengan ilmu tajwid. Kalau yang mengatakan yang segala macam itu adalah bid'ah, berarti semua ilmu yang kreativitas manusia artinya bi'dah, dong. Ilmu tajwid, tafsir, hadis, balaghah, sastra Arab, teologi, ilmu kalam tidak ada di zaman Nabi Muhammad.



Jangankan ilmu, nulis Alqurannya saja tidak ada titiknya. Saya tidak bisa baca. Yang bikin titik (di Al-Quran) itu ulama, bukan Nabi, bukan sahabat.



Islam kita itu yang dibawa Wali Songo. Membawa keharmonisan dan kedamaian. Sama sekali tidak membawa radikalisme atau mengkafir-kafirkan orang. Tidak sama sekali.



Terkait rencana muktamar NU, sejauh mana persiapannya?



Sudah sampai pada materi yang akan dibahas. Di komisi bahtsul masail, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, atau bersifat bahtsul masail qonuniah, menyorot undang-undang pemerintah mana yang tidak berpihak pada rakyat kita kritik. Ada juga rekomendasi. Persiapan secara materi dan logistik saya sudah lihat di Jombang sangat luar biasa. Pemerintah Jawa Timur sangat antusias, Kapolda Jawa Timur akan mengerahkan 15 ribu polisi untuk mengamankan.



Ada kritik setelah munas terkait mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA) yang dinilai tak sesuai dengan AD/ART NU....



Mereka tidak baca AD/ART namanya. Coba kalau dibaca, rois 'aam itu dipilih oleh muktamirin dengan musyawarah mufakat atau voting. Ahlul halli wal aqdi itu musyawarah mufakat. Malah pilihan langsung itu atau voting.



Suara negatif itu memperlihatkan ketidakpuasan?



Biasa, kalau mau muktamar panas, itu biasa. Tidak apa-apa. Dinamika berorganisasi.



Alasan muktamar menerapkan mekanisme AHWA?



Biar tidak gaduh. Ini bukan hanya di PB (pengurus besar), (tapi) sampai pada wilayah dan cabang. Kita lihat akhir-akhir ini sampai di tingkat cabang atau wilayah ada pihak-pihak ketiga yang menggunakan uang untuk kepentingan orang-orang tertentu yang bisa diajak kerja sama. (AHWA) ini untuk menghilangkan itu semua.



Ahlul halli wal aqdi adalah sistem Islam. Khulafaur Rasyidin, Abubakar, Umar, Usman, dan Ali, terpilih menggunakan ahlul halli wal aqdi, musyawarah mufakat. One man, one vote, itu metode Barat kan, sehingga semua ulama yang menulis di kitab kuning cara memilih pemimpinnya ahlul halli wal aqdi. Mengapa? Karena menekankan pada kualitas. Tapi, kalau langsung, itu kuantitas, sehingga suara profesor dengan tukang sampah sama.



Seburuk apa praktek uang dalam setiap pemilihan pengurus di NU?



Kalau di PBNU mungkin tidak, ya. Tapi kalau di cabang dan wilayah, misalnya bupatinya mendukung si A. Kalau di PBNU kita masih punya idealisme. Tidak pantas sebenarnya di NU itu ada politik uang.



Mekanisme AHWA ini pernah diterapkan pada muktamar sebelumnya?



Di Situbondo, Gus Dur terpilih menggunakan mekanisme ini. Gus Dur jadi ketua umum diangkat oleh tiga kiai: Kiai As'ad (Syamsul Arifin), Kiai Mahrus Ali, dan Kiai Ali Ma'sum. Awal-awal berdiri NU juga semua pakai musyawarah. Kita lihat partai saja sudah aklamasi semua.



Anda akan maju lagi?



Ya… ya... insya Allah siap kalau dipercaya.



Agenda ke depan kalau terpilih?



Baru kali ini kita membangun 24 universitas. Dulu universitas banyak, tapi milik pesantren. Kalau yang kita bangun milik NU, milik organisasi. SMK ada 62. Saya berfokus pada pendidikan. Saya kirim anak ke luar negeri. Ke Australia 10, Amerika 5, Maroko 45, Sudan 100-an, Turki 15. Kita konsolidasikan madrasah-madrasah di bawah NU, namanya Maarif, ternyata ada 13 ribu madrasah. Baru kali ini kita data.



Tidak dibawa mendekat ke kekuatan politik tertentu?



Enggak… enggak…. Adapun pribadi pengurus pasti semua berpolitik. Saya pribadi PKB. Bukan berarti NU saya ajak ke PKB. Ada yang Golkar, seperti Pak Slamet Effendi, ada yang PPP, ada yang PDIP (Bendahara NU).



Ada kabar Gus Sholah (KH Salahuddin Wahid) juga akan maju?



Ya, Gus Sholah maju. Pak (Muhammad) Adnan, mantan Ketua PWNU Jawa Tengah, dan Ketua Lembaga Zakat Masyuri Malik juga akan maju. Tidak apa-apa. Semua terserah muktamirin. Coba kalau ada muktamar terus enggak ada yang mau maju, kan kacau itu.



Kalau pemilihan Ketua Umum pakai AHWA juga?



AHWA buat rois 'aam. Ketua umum tetap voting. Tidak layaklah kalau antar-kiai sepuh diadu. Hiruk-pikuk, gaduh. Seperti di (Muktamar) Makassar itu keras sekali. Kalau ketua umum tidak apa-apa, masih koboi.



Oh, ya, apa pendapat Anda soal gerakan NU Garis Lurus?



Itu cara berpikir orang yang masih sempit, belum paham tantangan ke depan sebesar apa. Kalau nyusun pengurus hanya kiai semua dari pesantren ya enggak jalan. Kalau dituduh ada yang liberal, ada yang genit dalam berpikir seperti Pak Masdar (F. Mas'udi), ada yang dituduh PKI karena melakukan rekonsiliasi, itu pekerjaan kita semua. Bagi kiai yang ndeso itu, enggak bisa paham hal seperti itu. Garis lurus, jadi katanya NU yang sekarang itu bengkok gitu?



Sumber: Majalah DETIK

Amnesty International Buktikan Israel Lakukan Kejahatan Perang di gaza





Kelompok pegiat hak asasi manusia Amnesty International menyatakan mereka memiliki "bukti kuat" Israel melakukan kejahatan perang di Gaza menyusul penangkapan seorang prajurit mereka oleh Hamas tahun lalu.



Laporan kelompok itu menyebutkan sedikitnya 135 penduduk sipil tewas dalam pengeboman di Rafah sesudah Letnan Hadar Goldin ditangkap oleh Hamas pada tanggal 1 Agustus tahun lalu.

Belakangan Goldin dinyatakan tewas.



Pihak Israel sendiri menolak laporan tersebut menyatakannya sebagai punya "cacat mendasar" dan bersifat satu pihak.



Amnesty menyatakan Israel menggunakan kebijakan keras alias "melepas sarung tangan" yang berdampak buruk kepada penduduk sipil.



Konflik itu sendiri berlangsung selama 50 hari antara bulan Juli-Agustus tahun lalu dan berakhir dengan gencatan senjata.



Menurut PBB, di pihak Palestina, 2.251 orang tewas dan sebanyak 1.462 orang diantaranya adalah orang sipil.



Pada pihak Israel, 67 orang tentara dan 6 orang sipil tewas.



Israel menyatakan melancarkan serangan ke Gaza untuk mengakhiri penembakan roket ke wilayah mereka dan menghalau ancaman serangan dari kaum militan yang membangun terowongan melintasi perbatasan kedua negara.



Sebelumnya, PBB juga menyatakan kedua pihak sama-sama telah melakukan kejahatan perang pada konflik tersebut.

Jokowi Presiden Terlemah dalam Sejarah Indonesia





Joko Widodo juga dinilai sebagai presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Hal ini terjadi bukan saja karena Jokowi tidak memiliki modal dukungan politik yang cukup, melainkan juga karena ketidakmampuan pemerintahannya menghadapi situasi ekonomi global yang melemah.



Demikian pandangan analis politik dari Northwestern University, Prof. Jeffrey Winters seperti dikutip Wall Street Journal.



"Jokowi presiden terlemah sejak masa Gus Dur. Dia ditinju oleh tokoh-tokoh politik yang tidak peduli dia jatuh," ujar Jeffrey Winters.



Hal yang paling menonjol yang dicatat WSJ adalah hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sangat kompleks. Walaupun Mega tidak memiliki posisi formal dalam pemerintahan, tetapi dia sangat mempengaruhi pemerintahan Jokowi.






Prof. Jeffrey Winters

Di sisi lain, walaupun kini menjadi partai penguasa, setelah selama satu dekade sebelumnya menjadi oposisi, pada faktanya di parlemen PDIP hanya memimpin koalisi kecil.



Orang-orang yang dekat dengan Mega dan Jokowi mengatakan bahwa keduanya kerap bertemu, dan Jokowi sering menerima saran dari Mega.



Beberapa investor asing keberatan dengan hal ini. Menurut mereka, ini memperlihatkan betapa Jokowi terikat pada gagasan nasionalisme yang membuat investasi asing menjadi sulit di Indonesia.



Selain Mega, tokoh politik lain yang saran-sarannya kerap didengarkan Jokowi adalah Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.



Menurut Jeffrey Winters, kesalahan utama Jokowi karena bergerak terlalu cepat dari seorang walikota kota kecil menjadi pemimpin negara besar seperti Indonesia.



"(Jokowi) membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memilah siapa pemain politik pada level nasional, bagaimana mereka menjalin jaringan, apa agenda mereka dan bagaimana integritas mereka," ujar Jeffrey Winters lagi.



Ekonom dari Standard Chartered, Eric Sugandi, masih seperti dikutip WSJ mengatakan, bila Jokowi menghabiskan waktu terlalu banyak untuk melakukan pekerjaan rumah itu, maka dia terancam kehilangan kredibilitas.



"Saya rasa market sedang menunggu realisasi janji-janji Jokowi," ujarnya.

Mullah Omar Taliban Dilaporkan Terbunuh





Sumber-sumber pemerintahan Afganistan dan intelijen melaporkan pemimpin Taliban, Mullah Omar, tewas sekitar dua atau tiga tahun silam. Mereka tidak menjelaskan musabab kematian Omar.



Juru bicara Perdana Menteri Ashraf Ghani diharapkan menyampaikan pengumuman secara resmi kematian Omar kepada publik pada pukul 10.00 GMT.



Menurut buku biografi yang diterbitkan oleh Taliban Afganistan, dia merupakan sosok yang sangat aktif dalam berbagai gerakan jihad. Omar lahir sekitar 1960-an di daerah pedesaan di selatan Afganistan. Selanjutnya tumbuh dan menjadi komandan pertempuran melawan pendudukan Rusia di sekitar Kota Kandahar.



Adapun Taliban dalam beberapa bulan terakhir ini dilaporkan telah memisahkan diri dari kelompok bersenjata Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).



Selama 13 tahun, Omar benar-benar tak pernah muncul di depan publik bersamaan dengan meningkatnya perjuangan Taliban dan ketakutan pengaruh ISIS sebagai sebuah kelompok penyebar ideologi berbeda.



AL JAZEERA

Fatwa MUI Nyatakan BPJS Haram, Ini Reaksi JK





Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak sesuai syariah alias haram. Indikatornya adalah sistem bunga yang diberlakukan. Oleh sebab itu, MUI mendorong pemerintah untuk membentuk BPJS Kesehatan syariah.



Terhadap persoalan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum membaca fatwa tersebut. Namun, JK menilai, konsep hukum suatu produk dalam Islam sudah jelas.



"Saya belum baca, tapi yang jadi haram/halal itu jelas dalam agama Islam sederhana. Selama enggak haram dia halal," kata JK di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).



Oleh sebab itu, kata JK perlu kajian mendalam terkait hal-hal yang belum sesuai syariah. "Pertanyaannya apanya yang haram kita perlu kaji," tutur JK.



Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak sesuai syariah alias haram. Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin menyebutkan unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga.



"Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga," kata Ma'ruf menjelaskan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah.



Ma'ruf menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah. "Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah," jelasnya. MDK

FOTO: Beginilah jadinya Kalau Bendera Indonesia Dicorat-coret





Foto-foto bendera Merah Putih dicoret-coret oleh sejumlah pendaki gunung beredar di sosial media facebook. Mereka mencoret-coret lambang negara dengan tinta hitam, bahkan dibiarkan begitu saja tergeletak di atas tanah.



"Buat yang belum tahu, bendera merah putih enggak boleh tuh dicoret-coret ataupun di letakkan begitu di tanah," demikian dikutip dari Fanpage Jelajah Gunung Nusantara, Rabu (29/7).



Foto-foto tersebut berasal dari Prince Phonsel. Dalam tulisannya, dia mengaku menemukan bendera tersebut sudah terjatuh di puncak Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat. Tak hanya itu, ia juga berupaya mencari lokasi agar bendera tersebut berkibar kembali.



"Apakah ini rasa nasionalisme pemuda sekarang," tulisnya.







Dia dan kedua rekannya mengaku ingin mengibarkan bendera tersebut. Namun, besi penyangga sudah patah dan tidak ada tali untuk dapat mengibarkannya kembali.



"Ingat gimana bendera itu bisa berkibar dari sebelum merdeka, dan ingat jasa orang yang sudah menancapkan bendera agar kamu tahu di mana top gunung itu sendiri."



Meski begitu, tak sedikit yang mendukung maupun mengecam tindakannya tersebut. Ada yang membela karena penulis merupakan sosok yang ingin menyelamatkan Merah Putih, tapi tak sedikit yang menyalahkan karena perlakuannya terhadap Merah Putih.

Publik Jepang sedang Dihebohkan UFO, Ini Videonya!





Publik Jepang dihebohkan dengan sebuah rekaman amatir yang menunjukkan beberapa butiran cahaya bergerak di langit Osaka, Jepang. Dalam rekaman selama kurang lebih dua menit itu, cahaya itu berputar-putar bak pesawat UFO.



Saksi mata yang melihat kejadian itu mengatakan bila benda itu tiba-tiba menghilang dalam hitungan detik. Seperti dikutip situs RT.com, Rabu (29/7), netizen yang penasaran dalam unggahan video Youtube bertanya terkait anomali alien dan teori konspirasi.



Beberapa laporan lain juga menyebut penampakan UFO Jepang itu, mirip dengan kilatan cahaya putih di Taman Hyde di London, Inggris pada Juni silam.



Sementara itu, ufologis menyebut pesawat UFO pernah muncul pada 15 Juli lalu. Mereka melihat penampakan pesawat alien itu dekat matahari yang tertangkap oleh teknologi Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) milik NASA.



Berikut rekaman gambar UFO yang tertangkap di Osaka, Jepang



MUI tak mau disebut Ingin Hancurkan BPJS lewat Fatwa





Majelis Ulama Indonesia mengkonfirmasi mereka telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak sesuai dengan syariah Islam. Namun begitu Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI meminta agar masyarakat jangan membesarkan keputusan yang mereka keluarkan tersebut.



Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian DSN MUI Jaih Mubarok mengungkapkan putusan mengharamkan BPJS sama halnya dengan saat MUI mengatakan bank konvensional tidak sesuai dengan syariah.



"Kan sama sebetulnya kita juga mengharamkan bank konvensional tapi bukan berarti harus menghentikannya," kata Jaih lansir CNN Indonesia, Rabu (29/7).



Menurutnya, keputusan untuk tidak menghentikan keberadaan dan atau program di bank konvensional adalah karena keberadaan mereka masih dibutuhkan oleh masyarakat.



Jaih menegaskan pembentukan BPJS syariah akan sama fungsinya dengan keberadaan bank syariah ataupun asuransi syariah. Tujuannya, adalah memberi sarana bagi masyarakat yang ingin menjalankan sesuai aturan syariah.



"Kami tak ingin hancurkan (BPJS) tapi dari sisi syariah tidak sesuai. Maka jika ada masyarakat yang ingin sesuai syariah kami memiliki beban moral untuk menyediakan itu," ujarnya.



Menurut Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin, Rabu (29/7), penerapan kondisi darurat berarti masyarakat masih diperbolehkan untuk menikmati layanan. Namun, jangka waktunya dibatasi sampai pemerintah yang memberlakukan program kesehatan itu memiliki solusi yang sesuai dengan syariah.



"Alasan penerapan kondisi darurat, lantaran program saat ini sedang berjalan dan dinikmati masyarakat serta merupakan program wajib dari pemerintah, maka disebut dalam kondisi darurat," katanya. =



Ma’ruf menyatakan bahwa keputusan soal jaminan kesehatan menjadi salah satu putusan Ijtima (pertemuan) Ulama Komisi Fatwa se Indonesia ke-5 yang digelar di Tegal beberapa waktu yang lalu.



Untuk itu, Ma’ruf mendesak pemerintah segera membuat aturan baru BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariah. Hanya saja, Ma’ruf menyatakan MUI belum mengirimkan surat resmi kepada pemerintah terkait pandangan mereka atas BPJS Kesehatan yang kini tengah berjalan.



“Itu kan pertemuan ulama-ulama. Tetapi pemerintah memang harus segera membuat aturan BPJS Kesehatan yang sesuai syariah karena darurat,” katanya. CNN

PBNU Tuding MUI Terlalu Mudah Keluarkan Fatwa





Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tak sesuai dengan syariat Islam.



Menanggapi ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Agil Siradj mengatakan MUI mempunyai metode sendiri dalam mengeluarkan fatwa.



"Mereka punya metode sendiri, mereka mudah sekali berfatwa," tegas Said diwawancarai wartawan disela-sela diskusi "Strategi Mewujudkan Indonesia Tanpa Pelanggaran HAM" yang digagas Emrus Corner, Rabu (29/7), di Jakarta.



Said menegaskan, kalau di luar negeri seperti misalnya Mesir tidak mudah mengeluarkan fatwa.



"Di Mesir setahun tiga kali seorang mufti berfatwa," ujarnya.



Dia pun menegaskan bahwa masalah itu juga nantinya akan menjadi pembahasan pada Muktamar ke 33, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 1 hingga 5 Juli 2015.



"Akan dibahas di Muktamar," katanya.



Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa program BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan Syariat Islam. Fatwa ini disebut serupa dengan fatwa atas status bank konvensional yang memainkan praktik Riba.



Banyak pihak menilai pemerintah harus segera membuat sistem BPJS syariah.

Tak Ada Bendera RI Kunjungan Jokowi ke Singapura, Indonesia Diremehkan?






"Kasus bendera di Singapura. Itu Indonesia tak dianggap atau Jokowi yang tak dianggap,"



Kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Singapura menimbulkan sejumlah komentar negatif dari warga Indonesia, terutama dari pengguna media sosial.



Pasalnya, dalam pertemuan Jokowi dan Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam, hanya ada bendera Negara dan bendera Kepresidenan Singapura yang melatarbelakangi kedua kepala negara tersebut.



Dalam media sosial Twitter, sejumlah pengguna yang merupakan WNI menyatakan kekecewannya terhadap sikap pemerintah Singapura. Mereka menilai Singapura tidak menghormati Jokowi selaku presiden dalam sebuah pertemuan resmi.



"Kasus bendera di Singapura. Itu Indonesia tak dianggap atau Jokowi yang tak dianggap," ujar Prijanto Rabbani dalam akun @PrijantoRabbani.






Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, ketiadaan bendera Indonesia dalam pertemuan Jokowi dan Tony Tan bukan suatu perkara lantaran telah sesuai dengan aturan protokol kepresidenan Singapura.



"Singapura tidak menggunakan bendera Negara tamu untuk semua pertemuan dengan Presiden Singapura di Singapura. Bendera yang digunakan adalah bendera Negara dan bendera Kepresidenan Singapura," bunyi keterangan tertulis Kemlu RI, Rabu (29/7).



Hasil penelusuran, dikutip CNN Indonesia menunjukan bahwa Presiden Singapura memang tidak pernah memasang bendera negara tamu saat mengadakan pertemuan atau courtesy call dengan negara lain.



Baik itu saat pertemuan Tony Tan dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko pada 9 Desember, atau dengan Presiden Myanmar U Thein Sein pada 1 Februari, atau juga pada pertemuan Tony Tan dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada 28 Juni.



Seluruh pertemuan Tony Tan dengan kepala pemerintahan atau pejabat tinggi negara lain di Singapura selalu dilatarbelakangi oleh bendera Negara dan bendera Kepresidenan Singapura.

Tak Dikunjungi Menlu AS, Netanyahu Mengambek





PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Menlu AS John Kerry tak punya urusan di Israel, jadi tidak mengunjungi Tel Aviv.



"Dia benar-benar tidak punya alasan datang ke sini," kata Netanyahu kepada wartawan, seperti dilaporkan Radio Tentara Israel.



"Perjanjian dengan Iran tidak ada hubungan dengan kami, dan tidak memiliki pengaruh apa pun pada kami," lanjutnya. "Kami tidak ikut berunding. Jadi, kami punya program sendiri."



Kerry akan mengunjungi Mesir, dilanjutkan dengan perjalanan ke Qatar, sebagai upaya meringankan kekhawatiran sekutu Timur Tengah atas kesepaktan nuklir dengan Iran.



Gedung Putih juga meluncurkan kampanye agresif di Capitol Hill, sebagai upaya memerangi sikap skeptis Kongres AS. Pers malaporkan Kongres AS punya waktu sampai 17 September untuk meratifikasi atau tidak perjanjian nuklir Iran.



Kerry, dalam pidato di depan Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR) Jumat lalu, mengatakan jika Kongres menolak perjanjian dengan Iran, Israel yang harus bertanggung jawab.



"Saya takut Kongres membatalkan perjanjian ini, yang membuat Israel lebih terisolasi dari dunia luar," kata Kerry.



American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC), kelompok lobi Yahudi terbesar di AS, menyebarkan pelobi di Capitol Hill untuk meyakinkan parlemen agar tidak meratifikasi perjanjian nuklir dengan Iran.



AIPAC menyiapkan anggaran 20 juta dolar AS untuk mendanai kampanye anti perjanjian nuklir Iran. Kampanye melibatkan televisi, koran, dan radio.

Fatwa Haram, MUI: BPJS Kesehatan Menabrak Syariat Islam





Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memutuskan bahwa penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariat (hukum Islam), menimbulkan polemik.



Namun MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Tanah Air itu, tentu tidak serta-merta mengeluarkan fatwa tersebut.



Fatwa atau keputusan MUI itu dikeluarkan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H, alias 7-10 Juni 2015.



Dari dokumen yang dimiliki JPNN.com, fatwa terkait BPJS Kesehatan ini tercantum di keputusan Komisi B 2, terkait masalah fikih kontemporer, tentang panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan.



Dalam keputusan itu dideskripsikan bahwa MUI memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah.



Dengan merujuk pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.



Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan.



Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.



Dari deskripsi tersebut, MUI kemudian merumuskan beberapa masalah yakni: apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?



Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?



Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syriah?



MUI kemudian mencatat ketentuan hukum dan rekomendasi. Pertama, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena

mengandung unsur gharar, maisir dan riba.



Kedua, MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.



Sebentar! Tak cukup sampai di situ, MUI juga punya dasar menetapkan hal yang bagi sebagian atau bahkan banyak pihak dianggap menghebohkan ini.




Dasar dari penetapannya antara lain berdasarkan firman Allah di QS. al-Baqarah: 275-280, Ali Imran [3]: 130, kemudian QS An Nisa': 36-39, QS Al-Baqarah: 177, kemudian QS At Taubah: 71, dan QS Al Maidah: 2.



MUI juga menetapkan ini berdasarkan dalil-dalil dalam hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.



Dari Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin saat dihubungi JPNN.com, Selasa (28/7) malam sudah membenarkan adanya fatwa tersebut. "Ya BPJS (Kesehatan) yang ada sekarang itu belum ada yang syariah, masih konvensional semua. Jadi memang harus ada BPJS yang diloloskan secara syariah," kata Ma'ruf.



MUI, kata Ma'ruf mendorong agar pemerintah segera merubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat.



"Ya betul. Sesegera mungkin (bentuk yang syariah). Ya itulah, itu yang jadi darurat, karena wajib BPJS tapi sistemnya belum ada yang syariah," tuturnya. JPN

Praktekan Riba, MUI Haramkan BPJS Kesehatan





Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dijalankan pemerintah ternyata tidak sesuai syariah alias haram.



Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, Selasa (28/7) malam membenarkan adanya fatwa yang dikeluarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah.



"Ya BPJS yang ada sekarang itu belum ada yang syariah, masih konvensional semua. Jadi memang harus ada BPJS yang diloloskan secara syariah," kata Ma'ruf.



Fatwa itu menurutnya telah dikeluarkan dan menjadi keputusan Ijtima Ulama. Sehingga, MUI mendorong supaya pemerintah segera merubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat.



"Ya betul. Sesegera mungkin (bentuk yang syariah). Ya itulah, itu yang jadi darurat, karena wajib BPJS tapi sistemnya belum ada yang syariah," jelasnya.



Riba



KH Ma'ruf Amin menyebutkan unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga.



"Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga," kata Kiai Ma'ruf Amin, menjelaskan.



Saat ditanya apakah BPJS Kesehatan yang sekarang ini dijalankan harus dihentikan, Kiai Ma'ruf menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah.



"Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah," jelasnya.



Dalam posisi ini, lanjutnya, MUI akan ikut menjalankan perannya membantu pemerintah menelurkan BPJS Kesehatan beserta produk-produknya yang sesuai dengan syariah.



"Ya nanti kan dibuat bersama dengan produknya yang syariahnya, sesuai fatwa MUI," pungkasnya.